#GEJAYANMEMANGGIL “IDEOLOGIS ATAU REAKSIONER”

0

Marlan Ifantri Lase
(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia)

Beberapa waktu terakhir ini situasi politik Indonesia di guncang oleh sebuah gerakan massa dalam jumlah besar.

Menuntut para wakil rakyat dan pemerintah bertanggungjawab atas Undang-Undang yang dinilai melemahkan KPK dan bertolak belakang dengan cita-cita murni reformasi.

Para demonstran juga memprotes dan menolak Rancangan Undang-Undangan (RUU) KUHP, RUU Pertanahan, RUU Perkoperasian, dan berbagai isu lain yang menyangkut kepentingan rakyat Indonesia.
Gerakan ini memuncak pada tanggal 23 dan 24 September 2019.

Di Pekan Baru, Lampung, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Malang, Jember, Makasar, massa aksi yang mayoritas para mahasiswa memaksa masuk dan menduduki kantor-kantor DPRD dan kantor kepala daerah yang di anggap tidak menyuarakan dan bekerja untuk kepentingan rakyat.

Dan pusatnya terjadi di ibu kota Jakarta, dimana puluhan ribuan elemen masyarakat dan mahasiswa bersatu turun kejalan dan memaksa masuk ke dalam gedung DPR-RI.

Aksi demonstrasi selama beberapa hari ini tidak sedikit memakan korban, ratusan mahasiswa luka-luka bahkan hingga hari ini tercatat 5 orang meninggal dunia warga dunia akibat tindakan represif para aparat kepolisian, diantaranya 2 mahasiswa, 1 pelajar dan 2 warga. Harus disadari bersama gerakan ini memberikan tanda kepada kita semua bahwa cita-cita Demokrasi Pancasila sedang terancam.

Sekilas gerakan mahasiswa yang dinamakan Gejayan Memanggil ini memiliki kesamaan dengan gerakan demonstrasi yang terjadi selama berbulan-bulan di Hongkong.

Di pelopori oleh kalangan mahasiswa yang menolak aturan hukum yang di buat pemerintahan Hongkong yaitu RUU Ekstradisi ke Cina.

Sudah 5 bulan sejak di mulai tanggal 4 Juni 2019 demonstrasi di Hongkong terus berlanjut, aksi-aksi berujung kekerasan bahkan pendudukan bandara internasional dilakukan massa demonstrasi.

READ  Srikandi Milenial Tebar Bunga Mawar Merah depan gedung KPK & membawa poster bertuliskan " cepat Lantik KPK baru "

Bergeraknya ratusan ribu masyarakat Hongkong melakukan demonstrasi selama berbulan-bulan jika di analisa secara mendalam tentu bukan hanya semata-mata penolakan terhadap RUU Ekstradisi, namun ada persoalan mendasar yang mempersatukan mereka yaitu tuntutan kedaulatan sebagai sebuah negara demokratis yang selama ini berada dibawah kendali pemerintah Cina, sehingga rakyat Hongkong bersatu melawan musuh yang sama.

Jika kita kembali ke situasi demonstrasi mahasiswa Gejayan Memanggil, menarik untuk kita menjawab secara kritis siapa sesungguhnya yang kita hadapi? Kalaulah seandainya Presiden mengeluarkan Perpu KPK, akan menyelesaikan persoalan dan gerakan mahasiswa kembali menunggu moment berikutnya untuk bangkit kembali? Point ini sangat menentukan kemana arah gerakan mahasiswa ini berakhir dan akan menjadi gerakan ideologis atau hanya sebuah gerakan reaksioner.

Situasi saat ini bagi sebagian rakyat Indonesia akan sulit menentukan siapa sesungguhnya musuh yang merampok cita-cita Demokrasi Pancasila dan siapa yang melindungi, sebab para perampok berhasil mengelabui mata kita membedakan antara malaikat dan setan.

Akan tetapi jika kritis untuk melihatnya kita akan mengetahui kekuatan sesungguhnya ada dibalik revisi UU KPK dan RUU Pertanahan dan semua RUU yang dibahas oleh para wakil rakyat.

Dalam pandangan saya, kebangkitan gerakan mahasiswa bukan hanya di sebabkan persoalan hukum, namun lebih mendasar adalah persoalan ekonomi rakyat Indonesia yang semakin timpang.

Seorang ahli ekonomi Indonesia, Sritua Arief (1996), menyebutkan kelas pemupuk rente ekonomi menjalin hubungan yang simbiotis dengan elit kekuasaan dan para birokrat.

Melalui hubungan yang simbiotis ini terjadilah apa yang disebut Mancur Olson sebagal distributional coalition.

Koalisi ini merupakan suatu jaringan mirip kartel yang bertujuan untuk meraih rente ekonomi semaksimum mungkin dari rakyat banyak yang merupakan konsumen, produsen kecil, dan buruh. Dan rente ekonomi ini didistribusikan kepada anggota-anggota koalisi ini.

READ  SEMMI DAN JEJAK HANKAM INDONESIA Catatan menyambut 63 tahun Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI)

Point penting yang disampaikan Sritua Arief sama persis dengan yang terjadi saat ini, dimana para pengusaha bekerja sama dengan para elit-elit politik untuk melegalkan eksploitasi yang mereka lakukan serta membuat benteng pelindung secara hukum dengan melahirkan atau merevisi Undang-Undang yang mengancam kemapanan mereka.

Misalkan salah satu Undang-Undang yang hendak disahkan yaitu RUU Pertanahan, sangat jelas disebutkan di dalamnya di berikan pengakuan hak milik untuk orang asing; selain itu tidak memberikan batasan hak penguasaan tanah sehingga membuka peluang selebar-lebarnya terhadap penguasaan tanah oleh segelintir orang dan pada akhirnya memperkecil dan mempersempit ruang hidup masyarakat Indonesia serta berujung semakin meningkatnya konflik agrarian di pedesaan.

Sejauh ini gerakan mahasiswa bersama elemen masyarakat mampu menghambat beberapa bagian dari upaya pelegalan eksploitasi, dengan penundaan beberapa RUU yang di tolak serta berhasil memberikan tekanan kepada Presiden untuk mempertimbangkan mengeluarkan Perpu KPK.

Akan tetapi masalah sesungguhnya yang harus dihadapi gerakan mahasiswa Indonesia belum selesai, bahkan semakin membesar. Mengapa demikian? Sebab para pebisnis yang sejatinya pemilik kepentingan dalam semua peristiwa ini tidak lagi berada di luar lingkaran kekuasaan, melainkan sebagai aktor kekuasaan itu sendiri.

Faktanya berdasarkan hasil penelitian Yayasan Auriga, hampir separuh anggota DPR terpilih periode 2019-2014 adalah pebisnis. Terdapat 262 orang dari 575 anggota Dewan terpilih dan tersebar di seluruh partai politik, terafiliasi dengan ribuah korporasi.

Artinya, semakin besarnya peran para pebisnis dalam dunia politik Indonesia menjadi tantangan besar yang harus dihadapi seluruh elemen gerakan sosial dan terutama gerakan mahasiswa.

Keberpihakan mahasiswa sebagai kaum intelektual yang mempunyai daya kritis tinggi terhadap hal-hal yang lekat dengan masyarakat akan di pertaruhkan pada posisi ini.

READ  Gerakan Aktivis Jakarta  Dorong KPK Tangkap "PAGA MAGDALENA", terkait duga Korupsi Anggaran Bandara Soa Bajawa NTT.

Tentu saja ini bukan perjuangan terbatas melainkan perjuangan yang membutuhkan banyak kekuatan, waktu panjang dan ketahanan idealism sebagai mahasiswa. Serta akan menjadi kunci pembuktian bahwa rententan gerakan Gejayan Memanggil bukanlah gerakan reaksioner melainkan sebuah rentetan gerakan ideologis.

Leave A Reply

Your email address will not be published.