SIBER PUNGLI Komisaris Jenderal Moechgiyarto Gagal memberantas pungli, mahasiswa desak mundur dari jabatannya

0

Jakarta-Puluhan aktifis yang menamakan dirinya Komunitas Mahasiswa Pemuda Indepen (KOMPI) melakukan Aksi unjuk rasa di depan Mabes POLRI Jakarta Kamis (04/07/2019). KOMPI mendesak Menkopolhukam dan Kapolri memberhentikan Kepala Satuan tugas (Kasatgas) SIBER PUNGLI Komisaris Jenderal Moechgiyarto dari dari jabatannya karena di anggap gagal memberantas mafia pungli di Indonesia.

Muksin Mahu Korlap Aksi KOMPI mengatakan, potret penegakan hukum di Indonesia terkadang dipandang memiliki kelemahan yang sengaja diterapkan oleh mafia yang sengaja bersembunyi dibalik tembok kemunafikan yang memiliki paras malaikat.

Menurut Mahu,fungsi Mahasiswa dimaknai sebagai agen perubahan, tentunya ruang publik menjadi sarana untuk memberikan solusi yang progresif terhadap lembaga penegak hukum dalam hal ini Kepolisian RI dan KPK RI untuk memberantas siapapun yang diduga terlibat sebagai mafia pungli, karena pungli dipandang sebagai ancaman serius yang dapat merusak reputasi negara ini.

Berdasarkan hasil temuan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya terkait maladministrasi pelanggaran mutasi biaya balik nama kendaraan dan diduga kuat terjadi pungutan liar (Pungli) di Samsat Kota Depok dan Samsat Kabupaten Bogor Prov Jawa Barat.

“Dugaan Pungli di Samsat Kota Depok dan Kabupaten Bogor menjadi preseden buruk terhadap lemahnya pengawasan Siber Pungli yang dipimpin oleh Komjen Moechgiyarto sebagai kasatgas Siber Pungli”, tegas Mahu.

Dia menegaskan, tugas pokok Siber pungli adalah melakukan pencegahan terhadap pungutan liar di seluruh lembaga pemerintah yang bersentuhan langsung terhadap pelayanan publik akan tetapi sangat disayangkan melalui temuan Ombusman diatas menunjukan bahwa satgas siber pungli gagal melakukan pencegahan terhadap kejahatan kemanusiaan khususnya samsat Kota Depok dan Kabupaten Bogor yang diduga marak terjadi melalui pengurusan administrasi kendaraan bermotor.

Untuk itu kami memyampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama kata Mahu, mendesak Polda Metro Jaya dan Mabes Polri menindak lanjuti temuan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya terkait maladministrasi Samsat kota Depok Karena diduga secara menyalahgunakan kewenangannya.

READ  DPP KNPI SATU TIDAK TERBAGI

Kedua, mendesak Kapolri dan Kakorlantas Polri segera panggil dan periksa bawahannya di Samsat kota Depok dan Samsat Kabupaten Bogor karena diduga kuat marak terjadi praktek maladministrasi dan Pungli sekaligus melakukan pencopotan oknum yang terlibat dari jabatannya.

Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Markas besar POLRI (foto istimewa)

Ketiga, Mendesak Ombudsman RI agar terus mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Samsat kota Depok dan Samsat Kabupaten Bogor karena diduga kuat marak praktik Maladministrasi.

Keempat, Mendesak KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan atas temuan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya terkait adanya maladministrasi di Samsat kota Depok dan Samsat Kabupaten Bogor.

Kelima, Mendesak BPK RI segera melakukan audit anggaran Samsat Kota Depok dan kabupaten Bogor karena diduga terjadi penyimpangan serius yang merugikan keuangan negara.

Keenam, Mendesak Menkopolhukam dan Kapolri berhentikan KASATGAS SIBER PUNGLI (Komjen Moechgiyarto) dari dari jabatannya karena gagal memberantas mafia pungli di Indonesia.

“Aksi akan kami lanjutkan hari Jumat tanggal 5 dan Senin 8 Juli 2019 sebagai bentuk keseriusan sampai KPK RI dan Mabes Polri menyikapi kasus pungli tersebut” (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.