Tentang Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada Aksi 21-22 Mei 2019.

0

Indonesia baru saja berduka pasca Pemilu 2019 setelah korban meninggal petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mencapai 527 jiwa dan petugas KPPS yang sakit hingga berjumlah 11.239 orang.

Kini Indonesia kembali berduka setelah insiden kerusuhan pada aksi tanggal 21-22 Mei 2019 di Jakarta yang menelan korban jiwa hingga delapan orang dengan kematian yang tidak lazim, sementara tercatat 737 orang mengalami luka-luka.

Banyak video beredar di media sosial menampilkan sikap represif aparat petugas kepolisian dalam proses pengamanan demonstran.

Meski diduga, awalnya dipicu aksi anarkis demonstran, namun respon pihak kepolisian terlalu berlebihan, melakukan perusakan, bahkan pada situasi tertentu bisa dianggap brutal hingga menyasar petugas medis, relawan kemanusiaan dan wartawan.

Dalam pernyataan resmi Dompet Dhuafa, tim medisnya yang diturunkan untuk mengawal aksi 21-22 Mei 2019 mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari oknum kepolisian berupa penganiayaan dan perusakan kendaraan, sehingga tiga orang luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit.

Tragedi ini bertentangan dengan Konvensi Jenewa tahun 1949 khususnya pasal 11, pasal 24-27, dan pasal 36-37, tentang perlindungan terhadap petugas kesehatan.

Sementara menurut Aliansi Jurnalis Independen (AJI), 20 wartawan mengalami kekerasan dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019, 11 diantaranya mengalami kekerasan oleh oknum kepolisian seperti pengusiran, pemukulan, dan perampasan alat peliputan.

Tujuh orang mengalami kekerasan dari massa aksi dan dua orang korban kekerasan tidak diketahui pelakunya.

Beberapa lembaga menyebutkan paling tidak ada 14 temuan awal dugaan pelanggaran HAM. Hal tersebut merupakan temuan awal dari pemantauan bersama yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lokataru Foundation, Amnesty, dan LBH Pers.

READ  Giat Ramdhan FPKB dan Bela Negara berbagi sesama dengan takjil

Dari temuan yang ada, terindikasi adanya pelanggaran HAM dengan korban dari berbagai kalangan, yaitu tim medis, jurnalis, peserta aksi, dan warga setempat dari berbagai usia. Jika demikian telah terjadi penyimpangan dari hukum dan prosedur yang ada yaitu di antaranya KUHAP, Konvensi Anti Penyiksaan/CAT, Konvensi Hak Anak/CRC, Perkap 1/2009, Perkap 9/2008, Perkap 16/2006 tentang Penggunaan kekuatan, Perkap 8/2010, Perkap 8/2009.

Oleh karena itu kami Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Islam Indonesia (PW GPII) Jawa Barat menyatakan sikap:

1. Mendukung sikap Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak bergabung bersama Tim Pencari Fakta bentukan Polri, untuk menjaga independensinya.

2. Mendukung Komnas HAM mengungkap fakta sebenarnya dari kerusuhan 21-22 Mei 2019.

3. Mendesak Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, dan Komisi III DPR RI segera mengevaluasi kinerja Polri dalam aksi 21-22 Mei dalam insiden-insiden yang berpotensi merupakan pelanggaran HAM.

4. Menuntut Polri untuk bersikap objektif dan memberikan sanksi tegas bila terbukti ada oknum petugas yang melakukan pelanggaran.

5. Menghimbau semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

6. Mengajak kepada seluruh elemen masyarakat ntuk menjaga kehormatan bulan suci Ramadhan dengan menjaga suasana kondusif untuk meningkatkan amal ibadah dan kebaikan untuk sesama.

Demikian Pernyataan Sikap ini dibuat sebagai bentuk kepedulian untuk bangsa Indonesia, semoga kehidupan berdemokrasi bisa lebih baik. Billahi taufik wal hidayah, Wassalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. (*)

Ketua Umum
PW GPII Jawa Barat
Irwan Sholeh Amir

Leave A Reply

Your email address will not be published.